Hati-hati Keluarkan Fatwa Haram

Jakarta – Semua pihak diimbau agar tidak mudah mengeluarkan fatwa haram, seperti yang dilakukan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang mengharamkan model rambut punk, rasta, pelurusan rambut atau rebonding dan foto pasangan sebelum pernikahan atau pre-wedding.

Sejatinya, sebelum mengeluarkan fatwa harus melalui kaidah-kaidah tertentu, seperti penelitian mendalam secara interdispliner dan meminta pendapat para ahli.
“Meski fatwa dikeluarkan ulama, harus memenuhi rasa keadilan dan masuk akal. Dalam hukum Syariah ditegaskan, yang pertama adalah memenuhi rasa keadilan dan bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Tidak menimbulkan kontroversi,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Internasional untuk Islam dan Pluralisme (ICIP) Dr Mohammad Syafi’i Anwar kepada SH, di Jakarta, Sabtu (16/1).
Syafii mengutip pernyataan Mufti Besar Mesir Syekh Ali Gomaa yang juga Profesor Metodologi hukum di Universitas Al-Azhar, bahwa sebelum mengeluarkan fatwa harus dilakukan penelitian mendalam dan harus memperhitungkan implikasinya pada masyarakat.
Menurut Syafi’i, masyarakat harus memahami bahwa dalam hukum Islam, fatwa itu sama dengan pendapat hukum (legal opinion) dan tidak mengikat secara hukum (not legally binding). Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu resah dan tidak perlu sepakat dengan fatwa tersebut.
Hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum mengeluarkan sikap resmi atas fatwa yang dikeluarkan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Lirboyo ini. Di antara para ulama sendiri, masih terdapat pandangan berbeda.
Sebelumnya, Kamis (14/1) lalu, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Lirboyo, Kediri, Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap model rambut punk, rasta, pelurusan rambut atau rebonding dan foto pasangan sebelum pernikahan atau pre-wedding.
Dalam keputusan mereka menyatakan, bahwa dalam kajian Islam, rambut model punk dan rasta identik dengan remaja nakal atau remaja fasiq, sehingga punk dan rasta ditetapkan haram. Sementara merebonding atau *mengeriting rambut juga haram, kecuali bagi perempuan yang sudah bersuami, dengan syarat ada izin dari suami.
Untuk foto pranikah, hukumnya haram bagi pasangan mempelai dan fotografer. Bagi calon pengantin, hukumnya haram jika terdapat percampuran laki-laki dan perempuan (ikhtilat), berduaan (kholwat) dan membuka aurat (kasyful). Sedangkan bagi fotografernya, hukumnya tidak boleh karena menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan.
Syafi’i sendiri mempertanyakan apakah Forum Musawarah Pondok Pesentren Putri Lirboyo ini, sebelum mengeluarkan fatwa tersebut sudah memikirkan masak-masak atau melakukan penelitian mendalam, misalnya kajian secara sosiologis, dan sebagainya.

Gampang
Ia mengakui, masalah di Indonesia adalah orang gampang mengeluarkan fatwa haram. Di Indonesia, yang paling berwenang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi, organisasi agama lainnya, seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, juga bisa mengeluarkan fatwa yang isinya tidak selalu sama.
Fatwa yang dikeluarkan MUI sendiri, kata Syafi’i, tidak mengikat karena pada dasarnya fatwa adalah pendapat hukum. “Siapa pun yang mengeluarkan fatwa, termasuk ulama, harus memenuhi rasa keadilan. Ulama harus betul-betul menguasai persoalan. Dalam mengeluarkan fatwa jangan semata-mata melihat satu persoalan saja, tapi harus tekstual dan melakukan penelitian mendalam,” tandasnya lagi.
Ia mencontohkan, sebelumnya ada fatwa yoga haram, tapi nyatanya berbagai kajian ilmiah menyatakan yoga berguna bagi kesehatan.
(dina sasti damayanti/
berbagai sumber)
Sinar Harapan, 16 Januari 2010

—————

“Meski fatwa dikeluarkan ulama, harus memenuhi rasa keadilan dan masuk akal. Dalam hukum Syariah ditegaskan, yang pertama adalah memenuhi rasa keadilan dan bisa membawa manfaat bagi orang banyak.”

Nice quote, adil bukan untuk kepentingan diri sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pekan depan akan mengkaji lebih lanjut fatwa haram rebonding, pemotretan pre-wedding, tukang ojek wanita, dan pengojek wanita yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo.

Kalau misalnya haram, tentu harus ada solusi-solusi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hassanuddin saat berbincang dengan pewarta di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2010).

“MUI akan mengkaji dulu. Harus tahu dulu persis fatwanya seperti apa. Kalau misalnya haram, tentu harus ada solusi-solusi,” kata Hasanuddin.

Hasanuddin juga mengatakan, MUI sendiri belum mengkaji mengenai haram tidaknya pemotretan pre-wedding, rebonding, dan wanita pengojek maupun ngojek. Apa yang diputuskan Lirboyo belum sampai ke MUI.

“Sepanjang yang saya tahu, belum melakukan kajian terhadap masalah itu. Prioritas kan adanya pertanyaan yang dikirim masyarakat kepada MUI. Karena belum ada pertanyaan dari masyarakat tentang itu, jadi belum ada fatwanya,” ujar Hasanuddin.

Meskipun fatwa tersebut belum dikaji oleh MUI, keputusan Pondok Pesantren Lirboyo dinilai Hasanuddin sebagai fatwa yang sah untuk mereka yang ingin menganut fatwa tersebut.

“Yang bisa mengeluarkan fatwa kan siapa saja. Yang pasti, yang dikeluarkan Lirboyo yang mengikat mereka,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Pondok Pesantren Lirboyo mengeluarkan fatwa bahwa rebonding, pemotretan pre-wedding, dan wanita mengojek ataupun yang naik ojek adalah suatu hal yang haram.

Fatwa2 yg baru muncul seharusnya bisa membuka mata kita

Kontroversi atas usulan fatwa tentang prewedding, rebounding, dll seharusnya bisa memberikan kepada kita gambaran bagaimana kalau sebuah masyarakat dipimpin oleh aturan agama.

Bayangkanlah kalau Indonesia menerapkan syariat lalu kemudian muncul fatwa2 seperti itu. Apa yg bisa dilakukan masyarakat ? Apa ada yg berani menentang seperti sekarang ?

Kalau pun sampai ada yg berani menentang, lalu kemudian si pemimpin kekalifahan indonesia bilang siapa yg menentang sama dengan menentang islam, siapa yg berani membantahnya…..

padahal belum tentu pemimpin tsb benar dan orang yg bersih.,,dan bahkan belum tentu si pemimpin tsb punya pemahaman yg benar dan menyeluruh tentang aturan agama, tapi sekali lagi kalau sudah ada kata2 : ‘menentang aturan ini berarti menentang islam’ siapa yg bisa melawan ?

Saya pernah baca berita tentang syariat di aceh (saya gak ingat bacanya di media apa). ada anggota dewan yg ditanya kenapa menyetujui penerapan syariat di aceh. dia bilang kalau ada beberapa point yg dia tidak setuju, tapi dia tidak berani menolak karena takut dicap anti-islam, dan itu sama saja dengan bunuh diri politik.

Bayangkan bagaimana kalau yg memegang puncak kekuasaan khalifah indonesia adalah seorang diktator yg sedikit2 bawa nama tuhan, sedikit2 mengatas namakan islam, siapa yg akan dirugikan? apakah hanya orang non muslim yg dirugikan? apakah umat muslim sendiri tidak rugi dengan pemimpin seperti itu?

sekarang kita masih bisa ketawa2 ngeliat usulan fatwa tsb, yg mau ngikut ya ikutin yg enggak ya enggak. tapi lain cerita kalau sistem pemerintahan kita dirubah berdasarkan syariat….suka tidak suka harus ngikut……

seperti itukah kehidupan yg anda inginkan?

numbnut is offline
Advertisements